DISWANTARA - Pemerintah Indonesia saat ini sedang memfinalkan kebijakan terkait penggunaan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya kenaikan harga BBM.
Hal mengenai BBM bersubsidi ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pertemuannya di Jakarta pada awal September 2024.
Finalisasi Kebijakan BBM Bersubsidi
Luhut menyatakan bahwa sosialisasi terkait kebijakan ini sedang berlangsung, dan rapat final dengan Presiden Joko Widodo akan dilakukan dalam waktu dekat.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan aturan final mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi di Indonesia.

Baca Juga: 5 Pilihan Film Akhir Pekan, Buruan Cek dan Saksikan di Bioskop.

Luhut menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi harga BBM, namun fokusnya adalah pada distribusi yang tepat agar anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah benar-benar sampai pada sasaran yang tepat.
“Saya ingin ulangi, tidak ada kenaikan harga BBM.
Yang akan dilakukan adalah memastikan bahwa subsidi BBM diberikan kepada pihak yang layak,” tegas Luhut.
Dampak Kebijakan pada Pengendara Motor
Luhut juga memastikan bahwa seluruh pengendara sepeda motor di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 132 juta, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini. Pengendara sepeda motor tetap akan dapat mengakses BBM bersubsidi, sehingga masyarakat kecil yang menggunakan kendaraan roda dua tidak perlu khawatir dengan perubahan ini.
Sosialisasi dari Menteri ESDM
Selain pernyataan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga mengungkapkan bahwa pemerintah masih dalam tahap sosialisasi untuk memastikan bahwa kebijakan BBM bersubsidi dapat diterapkan tepat sasaran mulai 1 Oktober 2024.

Baca Juga: Gedung Ibu-Anak RS Wahidin Telah Diresmikan Jokowi Seperti Hotel Bintang 5, Segini Nominal Anggarannya.

Bahlil menambahkan bahwa aturan teknis akan segera keluar dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), dan saat ini yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan ini.
Kriteria Kendaraan yang Tidak Berhak Menggunakan BBM Bersubsidi
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebijakan ini akan mengatur penggunaan Pertalite dan Solar bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin tertentu tidak akan lagi diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
Mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC, misalnya, tidak akan bisa lagi menggunakan Pertalite.
Sementara itu, mobil diesel dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC juga tidak akan diperbolehkan menggunakan Solar bersubsidi.

Baca Juga: Buruan Cek! Ada 60 Ribu Formasi CPNS 2024 untuk IKN Nusantara Kaltim, Berikut Jadwal dan Syarat Pendaftaran.

Namun, kendaraan umum seperti angkutan umum, ojek online (ojol), taksi online, dan bus umum tetap diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menjelaskan bahwa kebijakan ini difokuskan pada mobil pribadi, sementara kendaraan yang berperan penting dalam transportasi masyarakat umum tetap mendapatkan subsidi.
"Kendaraan angkutan umum penumpang seperti ojol, taksi online, bus umum, dan kendaraan logistik tetap mendapatkan BBM bersubsidi.
Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir," ujar Erika
Fokus pada Sektor Transportasi Publik dan Logistik
Selain kendaraan pribadi, pemerintah juga akan memperhatikan sektor-sektor lain yang tetap membutuhkan subsidi BBM untuk menjaga kelangsungan operasionalnya.

Baca Juga: Ada 62 Formasi Guru yang Paling Banyak Dibutuhkan di CPNS Kemenag 2024, Sudah Sesuai dengan Jurusanmu?.

Transportasi laut, kereta api, dan sektor logistik merupakan beberapa contoh sektor yang masih akan menerima subsidi BBM.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga agar harga barang dan jasa yang tergantung pada transportasi publik dan logistik tidak mengalami kenaikan yang signifikan akibat perubahan kebijakan subsidi.
Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terkait sedang mempersiapkan dan menyosialisasikan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Kebijakan ini tidak akan menaikkan harga BBM, tetapi lebih fokus pada pembatasan akses subsidi untuk kendaraan-kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin besar.
Pada saat yang sama, kendaraan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas, seperti angkutan umum dan logistik, tetap akan mendapatkan subsidi.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi BBM dan memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat umum.