DISWANTARA- Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu telah menjadi perhatian besar di kalangan tenaga kerja sektor pemerintah. 

Namun, tidak semua tenaga honorer memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, beberapa kategori tenaga honorer dipastikan gagal diangkat karena berbagai alasan.

Keputusan ini telah ditandatangani oleh Rini Widyantini, pejabat MenPAN-RB, dan bertujuan memberikan kejelasan terkait mekanisme serta kriteria seleksi. 

Berikut ini adalah daftar tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat menjadi PPPK Paruh Waktu.

1. Mengundurkan Diri

Tenaga honorer yang secara resmi menyatakan pengunduran diri tidak akan diproses lebih lanjut dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu. 

Surat pernyataan pengunduran diri menjadi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia melanjutkan pekerjaan dengan status PPPK.

2. Dianggap Mengundurkan Diri

Pemerintah menganggap tenaga honorer mengundurkan diri jika mereka tidak melengkapi dokumen persyaratan yang diminta oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Batas waktu yang diberikan oleh BKN bersifat mutlak, sehingga tenaga honorer yang melewati tenggat waktu tersebut akan dianggap tidak serius dalam proses seleksi.

3. Meninggal Dunia

Tenaga honorer yang meninggal dunia sebelum proses pengangkatan selesai otomatis gagal diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Kriteria ini wajar mengingat status pekerjaan hanya dapat diberikan kepada tenaga kerja yang masih aktif.

4. Tidak Terdata di Database BKN

Salah satu syarat administratif terpenting adalah tercatat dalam database resmi BKN.

Jika tenaga honorer tidak masuk dalam data tersebut, mereka otomatis tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Oleh karena itu, penting bagi tenaga honorer untuk memverifikasi status mereka di database BKN guna memastikan kelayakan.

5. Lolos CPNS 2024

Bagi tenaga honorer yang telah berhasil lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, status mereka akan berubah menjadi CPNS. 

Dengan demikian, mereka tidak akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu karena sudah berada di jalur kepegawaian yang berbeda.

6. Dapat Mengisi Jabatan PPPK Penuh Waktu

Tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan PPPK penuh waktu juga tidak akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Keputusan ini disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk mengisi jabatan strategis yang memerlukan alokasi waktu kerja penuh.

Dampak Keputusan MenPAN-RB

Keputusan ini memberikan kejelasan bagi tenaga honorer terkait proses seleksi PPPK Paruh Waktu. 

Dengan adanya kriteria yang jelas, pemerintah memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan secara transparan dan efisien.

Namun, tenaga honorer yang tidak lolos diimbau untuk tetap memanfaatkan peluang lain, seperti mengikuti seleksi CPNS atau melengkapi dokumen untuk seleksi berikutnya. 

Penting juga untuk selalu memantau informasi resmi dari BKN dan instansi terkait agar tidak ketinggalan jadwal dan persyaratan administratif.

Optimisme dan Persiapan di Masa Depan

Meski tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, peluang tetap terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Persiapan dokumen, pengecekan data di BKN, serta kepatuhan terhadap prosedur seleksi menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan ini.

Keputusan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pemerintah, sekaligus memenuhi kebutuhan jabatan yang lebih profesional dan kompeten.